KPU PALI dan Tim Hero Meyakini MK Tidak Kabulkan Gugatan PHP DHDS

oleh -600 views
oleh

PALI, IN – Gugatan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) KPU Pali yang diajukan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) nomor urut 1, Devi Darmadi – Darmadi Suhaimi (DHDS) diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan diterbitkannya Akta Regiastrasi Perkara Konstitusi Nomor 16/ PAN.MK/ ARPK/ 01/ 2021. Senin, 18/01/21.

Menanggapi keputusan MK tersebut, selaku termohon dalam gugatan PHP Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten PALI Sunaryo, SE. Mengatakan siap menghadapi gugatan yang di ajukan oleh DHDS yang sudah di registrasi oleh MK.

Baca Juga :  Bupati OKU Timur Hadiri Rapat Paripurna LKPJ Tahun 2020

“Yang pertama kami akan mengumpulkan bukti-bukti, dokumen-dokumen yang di butuhkan terkait gugatan itu.” Ungkapnya saat konfirmasi via telpon selular, Selasa 19/01/210.

Menurut dia KPU PALI harus menerima apapun yang sudah menjadi keputusan MK. “Pada prinsipnya kami mempertahankan keputusan kami, keputusan pleno tanggal 15 itu kan. Apapun keputusan MK kami harus laksanakan keputusan MK. Tapi paling tidak kami meyakini bahwa apa yang kami putuskan itu sesuai aturan.” Jelasnya.

Baca Juga :  Dorong Masyarakat Tingkatkan Kualitas Kesehatan, Walikota Ridho Yahya Senam Bersama

Selanjutnya, bahwa MK akan menggelar sidang perdana gugatan PHP pilkada PALI pada tanggal 26 Januari 2021. “Ya lanjut sidang tanggal 26 ini, sidang pertama pembacaan permohonan dari tim DHDS. Setelah pembacaan itu kami memberikan jawaban dan menunggu sidang selanjutnya.” Tutupnya.

Sementara itu Sekretaris Umum paslon momor urut 2 Heri Amalindo-Soemarjono (HERO) Kuyung Rizal mengatakan harapan tim HERO bahwa MK akan membuat keputusan sesuai dengan yang sudah diputuskan KPU kabupaten PALI.

Baca Juga :  Plh Bupati Pimpin Apel Dalam Rangka Pengamanan Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 H

“Itu keputusan yang seadil-adilnya, karena memang proses pilkada PALI ini tidak ada kejadian yang luar biasa. Tidak terjadi keributan, intervensi dari pihak-pihak penyelenggara tidak ada yang di temukan di lapangan, pengerarahan PNS tidak ada tidak terbukti.” Beber ketua DPD PKS kabupaten PALI. (Rill).