Lahat, investigasinusantara. Bupati Lahat Cik Ujang, SH Pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait permasalahan antara masyarakat Desa Merapi Kecamatan Merapi Barat dengan PT KAI, bertempat di Ops Room sekretariat Pemkab Lahat. Rabu, 17/03/2021.
Hadir pada rapat koordinasi tersebut, Ketua DPRD Fitrizal Homizi, ST, Pj Sekda Lahat Drs. Deswan Irsyad, M.Pd.I, Assisten II, Jajaran OPD, Masyarakat Desa Merapi dan pihak Balai Yasa Lahat.
Pada rapat koordinasi ini permasalahan masyarakat Desa Merapi Kecamatan Merapi Barat dengan PT KAI agar cepat di selesaikan, “Yang kita undang untuk hadir di sini PT KAI Divre III Palembang, sementara yang datang Balai Yasa ini tidak nyambung,” kata Bupati Lahat
Pasalnya bukan hanya surat undangan dari Ketua DPRD Lahat saja yang tidak di gubris, surat undangan dari dirinya guna menyelesaikan konflik antara PT KAI dengan masyarakat Desa Merapi Kecamatan Merapi Barat, juga tidak diberi tanggapan.
Bupati Lahat menegaskan, bahwa pertemuan ini sangat penting, sehingga permasalahan – permasalahan antara masyarakat Desa Merapi Barat dengan PT KAI dapat segerah terselesaikan, Cik Ujang menambahkan, dirinya bukan mau menyudutkan PT KAI, walupun PT KAI milik negara, jika melanggar aturan hingga menganggu ketenangan masyarakat tetap tidak bisa dibiarkan.
“Untuk masyarakat, jika itu hak negara jangan kamu ambil, saya pun tidak akan membela. Pemkab Lahat hanya ingin menyelesaikan permasalahan ini,” terangnya
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Lahat Fitrizal Homizi, ST mengatakan, terkait permasalahan ini pihaknya sudah dua kali melayangkan surat pemberitahuan pertemuan PT KAI Divre III Palembang, namun belum ada tanggapan.
Lanjut Fitrizal, dalam UU 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian sudah jelas bahwa tidak ada hak atas PT KAI yang ada hak atas negara.
“Kalau PT KAI ingin melakukan pengembangan infrastuktur ya bebaskan hak atas rakyat,” tegasnya. (Rio)
