OKU Timur, IN – Pemerintah Kabupaten OKU Timur terus mengupayakan penyelesaian persoalan tapal batas wilayah antara Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten OKI melalui mekanisme yang berlaku serta berlandaskan data dan ketentuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai tindak lanjut atas berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang terkait persoalan tersebut, Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin, M.T., M.M. memimpin rapat koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Bagian yang terkait di Ruang Audiensi Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Timur, Rabu, 24 Juni 2026.
Rapat tersebut dihadiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kesehatan. Pembahasan difokuskan pada pemenuhan dokumen, data pendukung, dan berbagai kebutuhan administrasi yang akan menjadi bahan pembahasan pada tingkat Provinsi Sumatera Selatan.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten OKU Timur untuk memastikan seluruh proses penyelesaian tapal batas berjalan sesuai ketentuan serta memiliki dasar administrasi dan hukum yang kuat.
Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah memahami perhatian dan harapan masyarakat terhadap persoalan tapal batas yang saat ini tengah berproses. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah terkait diminta untuk mempercepat pengumpulan data dan memastikan setiap dokumen yang dibutuhkan dapat disiapkan secara lengkap dan akurat.
“Pemerintah Kabupaten OKU Timur berkomitmen mengawal proses ini secara serius dengan mengedepankan aturan, data, dan kepastian hukum. Setiap langkah yang diambil harus memiliki dasar yang kuat demi memperjuangkan kepentingan masyarakat serta menghasilkan solusi terbaik bagi semua pihak,” tegas Bupati.
Kepada masyarakat, khususnya warga di tiga desa yang terdampak, Bupati mengimbau agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi dan isu yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Pemerintah daerah, lanjutnya, terus bekerja dan berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan proses penyelesaian berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten OKU Timur berharap proses pembahasan di tingkat Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan keputusan yang memberikan kepastian, ketenangan, dan keadilan bagi masyarakat.
