OKU Timur, IN – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten OKU Timur diperkuat setelah kebakaran menjangkau sejumlah wilayah dengan luas terdampak diperkirakan mencapai 45 hektare. Selain pemadaman di lapangan, pemerintah daerah menyiapkan posko pengaduan untuk memperkuat pemantauan dan keterlibatan masyarakat.
Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin, M.T., M.M., turun langsung meninjau lokasi kebakaran di Kromongan, Tanjung Aman, Bukit Sari, dan Pasar Martapura. Ia menegaskan bahwa penanganan karhutla menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten OKU Timur. Minggu, 25 Oktober 2026.
Dalam upaya menangani kebakaran dan mencegah meluasnya titik api, Bupati menyampaikan tiga langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah.
Pertama, mitigasi dan lokalisasi wilayah kebakaran melalui pengerahan ekskavator, dengan berkoordinasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII melalui PPK OP SDA II. Kedua, sosialisasi kepada masyarakat sekaligus penegakan hukum untuk mencegah pembakaran hutan dan lahan serta meningkatkan kesadaran akan bahaya karhutla. Ketiga, meminta dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna memperkuat penanganan kebakaran dan mencegah meluasnya titik api.
“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan, meningkatkan kewaspadaan, serta tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun,” tegas Bupati.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat bergotong royong menjaga lingkungan agar Kabupaten OKU Timur tetap aman, lestari, dan terhindar dari bencana karhutla.
Sekretaris BPBD Kabupaten OKU Timur, Rio Syamoni, S.T., M.M., menyampaikan bahwa luas lahan terdampak diperkirakan sekitar 45 hektare. Hingga laporan terakhir, sekitar 70 persen area disebut telah berhasil dipadamkan. Namun, upaya penanganan masih terus dilakukan dan menghadapi kendala karena akses kendaraan menuju sejumlah titik api cukup sulit.
Sebagai langkah lanjutan, BPBD menyiapkan posko pengaduan di Kelurahan Bukit Sari. Posko tersebut direncanakan melibatkan relawan dari empat wilayah terdampak untuk membantu menerima laporan masyarakat dan mendukung pemantauan kondisi di lapangan.
BPBD juga akan terus memantau perkembangan kebakaran dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Jika api meluas atau penanganan membutuhkan dukungan tambahan, pemerintah daerah akan mengusulkan bantuan water bombing. Opsi tersebut masih berupa rencana pengajuan, menyesuaikan perkembangan kondisi di lapangan.
Selain penanganan fisik, pemerintah daerah berkoordinasi dengan Polres OKU Timur untuk menindak pembakaran lahan yang melanggar hukum. Dugaan pembakaran untuk membuka lahan pertanian, termasuk untuk penanaman padi dan palawija, menjadi salah satu hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Keterlibatan masyarakat diperlukan agar kebakaran dapat diketahui lebih cepat dan penanganan bisa segera dilakukan.
