Lahat, IN — Persoalan upah layak, pencurian upah, dan jaminan sosial bagi buruh sawit menjadi perhatian dalam Seminar Publik yang digelar Koalisi Buruh Sawit (KBS) di Kabupaten Lahat, Senin (28/9/2026). Bertempat di Ballroom Hotel Santika
Kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi buruh sawit di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Lahat.
Seminar ini dihadiri Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih, S.H., M.H., Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lahat Mustafa Nelson, S.Sos., M.Si diWakili Andre., perwakilan Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat Oktadinjaya, S.Pt., M.M., Ketua KBS Sumsel Cecep Wahyudi, Ketua Serikat Buruh Lahat Fauzi Anwar serta Ketua Serikat lainnya. perwakilan Fakultas UNSRI, aktivis, serta sejumlah undangan lainnya.
Pada sambutannya, Ismet Inani menyampaikan bahwa KBS melakukan riset terkait upah layak, dugaan pencurian upah, serta jaminan sosial bagi buruh sawit di Sumatera Selatan.
Menurutnya, hasil riset tersebut diharapkan dapat menjadi bahan untuk mendorong perbaikan kondisi kerja dan pemenuhan hak-hak buruh sawit.
Sementara itu, Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih yang mewakili Bupati Lahat Bursah Zarnubi mengatakan Pemerintah Kabupaten Lahat terus berupaya memantau berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Persoalan buruh sawit tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja. Diperlukan koordinasi antara pemerintah, perusahaan, serikat buruh, dan masyarakat.
“Jangan bila ada masalah OPD terkait baru muncul. Untuk itulah Disnaker dan Dinas Perkebunan hendaknya berkoordinasi dengan para serikat supaya benang merahnya ketemu,” ujarnya.
Tak lupa Wabup menyinggung berbagai persoalan yang terjadi di sektor perkebunan, termasuk sengketa lahan dan polemik lainnya. Menurutnya, perusahaan, pemerintah, dan serikat buruh perlu duduk bersama untuk mencari penyelesaian.
Widia menyebut sektor sawit merupakan salah satu komoditas penting di Kabupaten Lahat sehingga keberadaan buruh sawit dan kesejahteraannya perlu mendapatkan perhatian.
Pemkab Lahat telah melakukan pembayaran pembebasan lahan dari PT Aditarwan sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menangani persoalan pertanahan.
Terkait persoalan pencurian upah, Widia mengatakan hal tersebut perlu dikomunikasikan dan didiskusikan bersama dengan pihak perusahaan agar dapat ditemukan penyelesaian.
“Semoga adanya KBS ini dapat mensejahterakan buruh sawit yang ada di Kabupaten Lahat,” tandas Wabup
Seminar publik tersebut diharapkan menjadi ruang dialog bagi pemerintah, perusahaan, serikat buruh, akademisi, dan aktivis untuk membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan di sektor sawit, sekaligus mendorong pemenuhan hak buruh atas upah yang layak dan jaminan sosial.
