BANYUASIN, IN – Penetapan Aurel sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan menuai sorotan tajam dari tim penasihat hukumnya. Bukan sekadar mempersoalkan status hukum klien, kuasa hukum mempertanyakan konstruksi pembuktian penyidik, terutama hubungan sebab-akibat antara dugaan perbuatan dan luka yang menjadi dasar perkara.
Ahmad Basuki, S.H. dan Heriyanto, S.H., M.H., selaku penasihat hukum Aurel, mendesak kepolisian agar tidak terburu-buru membawa perkara ke tahap berikutnya tanpa terlebih dahulu memastikan seluruh rangkaian fakta dan alat bukti saling terhubung secara hukum.
Desakan itu menguat setelah tim kuasa hukum memperoleh informasi bahwa berkas perkara telah diproses untuk dilimpahkan ke Kejaksaan.
Ahmad Basuki menegaskan, keberadaan dua alat bukti tidak serta-merta menghilangkan kewajiban penyidik untuk membuktikan keterkaitan antara satu fakta dengan fakta lainnya. Menurutnya, harus ada hubungan kausalitas yang terang antara perbuatan yang dituduhkan dan akibat yang ditimbulkan.
“Kami masih meragukan proses penyidikan ini. Memang ada dua alat bukti, tetapi antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya harus ada jembatan hubungan hukum sebab-akibat yang jelas. Menurut penilaian kami selaku PH, jembatan itu belum ada,” tegas Ahmad Basuki di Palembang, Rabu (11/11/2026).
**Kronologi Kejadian Jadi Sorotan**
Tak hanya soal alat bukti, tim penasihat hukum juga menyoroti konstruksi kronologi peristiwa, khususnya mengenai tindakan intervensi ketika insiden berlangsung.
Ahmad menilai terdapat perbedaan mendasar antara tindakan menghalangi dan memisahkan pihak-pihak yang terlibat. Perbedaan tersebut dinilai bukan sekadar persoalan pemilihan kata, melainkan dapat menentukan bagaimana rangkaian peristiwa dan unsur pidana dikonstruksikan.
“Pada saat ada niat pembalasan, posisinya dihalangi, bukan dipisah. Ada perbedaan mendasar antara ‘dihalangi’ dan ‘dipisah’. Ini bahasa hukum yang wajib didalami lagi oleh penyidik,” ujarnya.
Persoalan ini menjadi semakin krusial lantaran dalam perkara tersebut, baik pihak pelapor maupun terlapor sama-sama ditetapkan sebagai tersangka. Kondisi itu, menurut tim kuasa hukum, menuntut penyidik untuk mengurai secara cermat peran, tindakan, serta hubungan sebab-akibat dari masing-masing pihak.
**Aurel Masih Anak, Aspek Perlindungan Hukum Dipertanyakan**
Ada satu aspek yang dinilai tidak boleh luput dari perhatian aparat penegak hukum: usia Aurel ketika peristiwa terjadi.
Tim penasihat hukum menegaskan bahwa Aurel masih berstatus anak pada saat kejadian. Untuk memperkuat hal tersebut, mereka mengaku telah menyerahkan bukti autentik berupa akta kelahiran kepada penyidik.
Heriyanto menilai fakta usia tersebut harus menjadi bagian penting dalam konstruksi penanganan perkara. Sebab, apabila seseorang masih berstatus anak ketika peristiwa terjadi, terdapat ketentuan khusus dalam sistem peradilan pidana anak yang wajib diperhatikan.
“Yang harus digarisbawahi, Aurel pada saat peristiwa terjadi masih dalam kategori anak. Bukti akta kelahiran sudah ditunjukkan. Lantas bagaimana konstruksi hukum penganiayaan terhadap anak ini? Ini harus clear dan tidak boleh kabur,” tegas Heriyanto.
Menurutnya, status anak bukan persoalan administratif yang bisa dikesampingkan. Ada hak-hak khusus yang harus dijamin dan mekanisme hukum yang wajib diperhatikan dalam setiap tahapan penanganan perkara.
**Kuasa Hukum Minta Jaksa Cermati Berkas**
Heriyanto juga mengingatkan agar proses hukum tidak terpengaruh oleh tekanan, opini, maupun narasi yang berkembang di luar ruang penyidikan.
Baginya, kerasnya klaim salah satu pihak tidak dapat menggantikan pembuktian. Setiap tuduhan harus diuji melalui fakta, alat bukti, dan rangkaian peristiwa yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Siapa pun boleh berpendapat atau ngotot, tetapi fakta hukum tidak bisa dibantah dan tidak bisa dipaksakan. Semua ada rangkaian hukum yang tidak boleh terputus. Karena berkas ini akan dinilai oleh Kejaksaan, kami yakin Jaksa akan melihat secara cermat bahwa hubungan sebab-akibat antar-fakta ini masih butuh kejelasan,” ujarnya.
Tim penasihat hukum memastikan akan terus mengawal proses pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Mereka berharap jaksa tidak hanya melihat kelengkapan administrasi, tetapi juga mencermati substansi pembuktian, kronologi kejadian, serta pemenuhan hak-hak hukum Aurel sebagai anak.
Pada akhirnya, perkara ini bukan hanya menyangkut siapa yang ditetapkan sebagai tersangka. Lebih jauh, yang harus dipastikan adalah apakah setiap penetapan status hukum benar-benar ditopang oleh fakta dan pembuktian yang utuh, serta apakah perlindungan terhadap anak telah dijalankan sebagaimana mestinya.
