PRABUMULIH, IN – Isu tak sedap kini sedang melanda pemerintahan desa Petar Dalam, kecamatan Sungai Rotan, kabupaten Muara Enim, akhir-akhir ini. Mulai dari dugaan ketidaktransparanan penggunaan anggaran dan kegiatan APBDes, pemecatan dan pengangkatan sepihak perangkat desa (Lembaga masyarakat) tanpa melalui musyawarah dengan BPD, hingga dugaan belum dibayarnya honor para perangkat desa, Linmas, dan para Ketua RT.
Bahkan, terbaru dari informasi masyarakat yang diterima SMSI kota Prabumulih, menyebut sejumlah dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh oknum Kepala desa Petar Dalam, Adi Sumarlin.
“Ini sudah kita koordinasikan dulu ke yang bersangkutan, untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan-dugaan permasalahan yang terjadi di desa Petar Dalam,” ungkap Sastra Amiadi, salah satu tokoh masyarakat Muara Enim, yang juga Ketua LSM Masyarakat Rambang Lubai Bersatu (MRLB) Kota Prabumulih – Muara Enim Sumatera Selatan, kepada awak media anggota SMSI Prabumulih, baru-baru ini.
Menurut Sastra, seharusnya sebagai pimpinan pemerintahan di tingkat desa, yang bersangkutan lebih kooperatif, sigap dan cepat meredam gejolak yang terjadi di desanya.
“Jangan seperti api di dalam sekam, harus transparan dan reaktif menyelesaikan sejumlah dugaan persoalan itu ke warganya dan pemerintahan di atasnya,” ujar Sastra.
Lebih lanjut dikatakannya, pihaknya akan terus memantau dan mengawal sejumlah persoalan tersebut hingga selesai dan masyarakat tenang.
Menanggapi itu, Kepala desa Petar Dalam, Adi Sumarlin, ketika dikonfirmasi, menepis dan membantah sejumlah dugaan persoalan dan polemik yang terjadi di desanya.
Menurut dia, sebagian permasalahan itu sudah lama diklearkan (diselesaikan). “Secara keseluruhan laporan tsbt terjadi pd thn 2022 dan semuanya sdh selesai,” sebut Kades Adi Sumarlin melalui pesan singkat WhatsApp, beberapa waktu lalu.
Begitu pun dengan sejumlah dugaan laporan lain, seperti pengadaan perahu bidar yang dianggaran disebut Rp30 juta untuk 2 perahu, menurut Adi, sudah terealisasi. “… masalah sesuai apa tidak tergantung asumsi masyarakat dan biarlah aph yang menilainya,” jelas Adi.
Ia juga menanggapi terkait kondisi Kantor Kepala desa yang sejak bulan 3 (Maret) sampai sekarang dilaporkan tidak pernah dibuka, itu menurutnya, tidak benar. “Soalnya kita blm ada kantor desa dan kita ngontrak rmh mantan kepala desa dan sampai saat ini masalah pelayanan tidak ada kendala baik secara administrasi maupun lainnya dan desa sangat kondusif,” tulisnya.
Kemudian Adi juga menanggapi terkait perangkat desa yang diberhentikan dan diganti oleh keluarganya, agar dicek secara langsung apakah saudara atau sepupu Kades. “… tp klo keluarga yg namanya di desa semua adalah keluarga tp ada juga keluarga yg kontra dg kepala desa, itu lumrah di mana pun berada,” jelas dia.
Selanjutnya, saat disinggung telah memalsukan tanda tangan Sekdes, dan tidak takut akan hal tersebut, dengan tegas, Kades Adi Sumarlin menyebut hal itu terjadi karena yang bersangkutan sudah selama 9 bulan mangkir dari tugas.
“Masalah tanda tgn saya yg paraf bukan meniru apa lg memalsukan dikarenakan Sekdes sdh 9 bulan mangkir dr tugas dan saya selaku penanggung jawab hajat orang byk harus mengambil keputusan apa lg terkait hak di dalam hal ini terkait honor pemerintahan desa,” tulis Adi lagi.
Terakhir, Adi juga membantah soal belum selesainya pekerjaan jalan setapak untuk akses petani ke kebun. Menurutnya, itu dibangun bertahap jadi bukan belum selesai, dan akan dilanjutkan setelah dana turun.
“untuk realisasi memang belum selesai terkait anggaran th 2023 memang belum berakhir,” ungkapnya. (***)
