Bupati juga menegaskan bahwa sesuai peraturan seluruh ASN termasuk PPPK tidak diperbolehkan merangkap jabatan, baik sebagai kepala desa, perangkat desa, BPD maupun jabatan lainnya.
“Hal ini dapat menciptakan konflik kepentingan, menganggu profesionalitas kerja dan tidak sesuai dengan prinsip integritas maupun tata kelola pemerintahan yang baik,” ucap Bupati Edison.
Adapun rincian PPPK yang diresmikan, yaitu Tahap I terdiri dari 255 orang tenaga pendidikan, 2.346 orang tenaga teknis dan 571 tenaga kesehatan sehingga berjumlah 3.172 orang, sedangkan Tahap II terdiri dari 214 tenaga pendidikan, 1.303 tenaga teknis dan 302 tenaga kesehatan sehingga berjumlah 1.819 orang.
