Lahat, IN – Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, SH, MH, menghadiri penandatanganan fakta integritas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, Selasa (29/04/2026).
Pemkab Lahat dalam hal ini Wabup – Diknas dan Kejaksaan Negeri Lahat sepakat berkomitmen mengawasi SPMB tidak ada pungli dan transparansi
Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memastikan proses penerimaan peserta didik baru berjalan secara transparan, objektif, serta bebas dari praktik titipan dan diskriminasi.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, Niel Adrin, dalam arahannya menjelaskan bahwa pelaksanaan SPMB tahun ini dilakukan melalui dua metode, yakni daring (online) dan luring (offline).
“Sebanyak 303 SD akan melaksanakan secara online dan 77 SMP secara offline. Sementara untuk tahap awal penerapan sistem yang lebih luas, saat ini baru mencakup 10 SD dan 10 SMP,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa SPMB bukan sekadar digitalisasi sistem, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola pendidikan yang bersih dan berintegritas.
“Komitmen ini dituangkan dalam empat prinsip utama, yaitu transparansi, objektivitas, keadilan tanpa diskriminasi, dan akuntabilitas,” .
Berbagai tahapan telah dipersiapkan secara matang, mulai dari pemantapan sistem di tingkat Provinsi Sumatera Selatan hingga kegiatan sosialisasi yang menghadirkan narasumber dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sumatera Selatan pada 27 April 2026.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda dan OPD terkait, di antaranya Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lahat Rio Purnama, Tajudin Idris BPMP Sumsel via Zoom,Kepala BPS Kabupaten Lahat Dedi Pahlevi, M.Si, Kepala Dinas Sosial Mirza Ashari, ST, Kepala Dinas Dukcapil Dedi Supriadi, Inspektur Inspektorat, para kepala bidang, serta kepala sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Lahat.
Sementara itu, Wakil Bupati Widia Ningsih pada sambutannya menekankan pentingnya menjaga integritas dalam setiap tahapan SPMB.
“Pelaksanaan SPMB harus benar-benar bersih, adil, dan transparan. Ini adalah tanggung jawab bersama demi menciptakan generasi yang berkualitas dan berkarakter,”
Menurut Wabup mulai Senin kedepan akan mendatangi sekolah – sekolah siapa yang sekolahnya kotor oleh sampah, karena ini atensi dari Presiden Prabowo. Selain itu juga masalah pungli terlibat maka akan diberhentikan. Karena kami tak ingin adanya Pungli di diknas.
Penandatanganan fakta integritas ini diharapkan menjadi penguat komitmen seluruh pihak dalam menghadirkan sistem penerimaan peserta didik yang kredibel serta dipercaya masyarakat.
