Lahat, IN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat menggelar Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2026 dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2025. Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Lahat, Fitrizal Homizi, ST, MSi, MM.
Dalam sambutannya, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, SE menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lahat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Menurut Bupati, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan telah diaudit oleh BPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati juga memaparkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025. Pendapatan daerah yang ditargetkan sekitar Rp3,016 triliun berhasil direalisasikan sekitar Rp2,998 triliun atau mencapai sekitar 99 persen dari target.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan peningkatan signifikan. Dari target sekitar Rp245 miliar, realisasi mencapai sekitar Rp282 miliar atau sekitar 115 persen. Bupati mengapresiasi peningkatan tersebut dan berharap PAD Kabupaten Lahat terus meningkat hingga mencapai Rp500 miliar pada akhir masa pemerintahannya.
Di sisi lain, penerimaan dari sektor pajak daerah mengalami penurunan dan masih menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Sedangkan retribusi daerah menunjukkan kenaikan meski belum terlalu signifikan. Belanja tak terduga realisasi nol, berarti tidak diperbelanjakan. Sedangkan v Transfer menurun, pada Silpa peningkatan pembiayaan.
Melalui pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lahat semakin transparan, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.” ujar Bupati.
