MUARA ENIM, IN — Penguatan ekonomi alternatif, keterampilan masyarakat, pengembangan usaha lokal, dan pemanfaatan potensi daerah menjadi bagian penting dalam mempersiapkan wilayah penghasil batubara menghadapi perubahan struktur ekonomi.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Diseminasi Dokumen Kebijakan Hasil Dialog Kebijakan Nasional tentang Transformasi Ekonomi di Wilayah Penghasil Batubara Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan Yayasan Mitra Hijau di Hotel The Melio Kabupaten Muara Enim, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Innovation Regions for a Just Energy Transition (IKI-JET) yang mendorong perencanaan partisipatif untuk mendukung transisi energi dan transformasi ekonomi di wilayah penghasil batubara.
Muara Enim menjadi salah satu wilayah penting dalam agenda tersebut. Berdasarkan materi IKI-JET, Muara Enim merupakan penghasil batubara terbesar di Sumatera Selatan dengan produksi sekitar 47 juta ton.
Sementara itu, ketergantungan ekonomi Sumatera Selatan terhadap sektor batubara masih tinggi sehingga perubahan pada sektor tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi daerah.
Refleksi IKI-JET: Kolaborasi Diharapkan Berlanjut
Sebelum pemaparan dokumen kebijakan, peserta melakukan refleksi terhadap pelaksanaan Project IKI-JET di Sumatera Selatan. Refleksi membahas berbagai proses yang telah dilakukan, mulai dari penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan keterampilan dan green jobs, penguatan UMKM, pelibatan perempuan dan pemuda, hingga pengembangan komunikasi dan kolaborasi multipihak.
Di Muara Enim, sejumlah kegiatan telah dilakukan bersama pemangku kepentingan daerah, antara lain audiensi dengan Bappeda, FGD bersama Forum Rembuk Serasan Hijau, FGD bersama Forum Serelo Green, pelatihan roasting kopi dan standar mutu produk, serta pelatihan pengemasan, desain label, pemasaran dan digital marketing.
Refleksi tersebut mendapat respons positif dari peserta. Mereka juga menyampaikan harapan agar jejaring, pembelajaran dan kolaborasi yang telah terbentuk melalui IKI-JET dapat terus dilanjutkan.
Koordinator Project IKI JET – Yayasan Mitra Hijau, Dicky Edwin Hindarto, mengatakan transisi energi perlu dipahami bukan hanya sebagai perubahan sistem energi, tetapi juga sebagai proses perubahan ekonomi dan sosial masyarakat.
“Transisi energi bukan hanya persoalan perubahan sumber energi, tetapi juga menyangkut pekerjaan, pendapatan, keterampilan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Karena itu, masyarakat di wilayah penghasil batubara perlu dipersiapkan agar memiliki pilihan ekonomi yang lebih beragam.”
Menurut Dicky, pengalaman IKI-JET menjadi modal untuk memperkuat kolaborasi di tingkat daerah.
“Kami melihat respons yang positif dari para pemangku kepentingan terhadap proses yang telah dilakukan melalui IKI-JET. Harapannya, jejaring dan kolaborasi yang sudah terbangun tidak berhenti ketika proyek selesai, tetapi dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan daerah.”
Hasil Dialog Nasional Dibawa ke Muara Enim
Setelah refleksi, Yayasan Mitra Hijau memaparkan hasil Dialog Kebijakan Nasional yang dilaksanakan di Jakarta pada 9 Juni 2026. Dialog tersebut menghasilkan sejumlah usulan kebijakan untuk mendukung transformasi ekonomi wilayah penghasil batubara, yaitu integrasi prinsip Just Transition dan Just Energy Transition dalam kriteria keberhasilan pascatambang, diversifikasi keterampilan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan khususnya perempuan, serta pengembangan skills roadmap untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi transformasi ekonomi. Pembiayaan juga menjadi isu penting dalam implementasi transformasi ekonomi daerah.
Dicky mengatakan hasil dialog nasional perlu dikembalikan ke daerah agar dapat diuji relevansinya dengan kondisi dan kebutuhan lokal.
“Dokumen kebijakan ini tidak dimaksudkan berhenti sebagai dokumen di tingkat nasional. Kami membawanya kembali ke daerah untuk mendapatkan tanggapan dan melihat sejauh mana rekomendasinya relevan dengan kondisi Muara Enim dan Sumatera Selatan.”
Ia menambahkan, persiapan ekonomi alternatif perlu dilakukan sejak sekarang.
“Kita perlu mulai membicarakan ekonomi setelah batubara secara lebih serius. Bukan berarti sektor batubara langsung hilang, tetapi kita harus menyiapkan alternatif ekonomi, keterampilan tenaga kerja, dan penguatan usaha masyarakat sejak sekarang.”
Dalam materi IKI-JET, penguatan ekonomi masyarakat antara lain diarahkan melalui pengembangan UMKM, ekonomi berbasis komunitas, pertanian, ekonomi kreatif, pengelolaan limbah, ekonomi hijau, energi terbarukan dan green jobs.
Pascatambang Bukan Hanya Reklamasi
Agenda penting lainnya adalah memastikan kebijakan pascatambang tidak berhenti pada pemulihan lingkungan, tetapi juga mempersiapkan masa depan ekonomi masyarakat.
Hasil konsultasi IKI-JET mengidentifikasi kebutuhan untuk mengembangkan lahan pascatambang menjadi lahan produktif, memperkuat UMKM dan ekonomi lokal, memberikan kepastian hukum pemanfaatan lahan, serta mengembangkan BUMDes/BUMD, ekowisata, eduwisata dan ekonomi sirkular sebagai bagian dari alternatif ekonomi wilayah pascatambang.
“Pascatambang seharusnya tidak hanya dilihat sebagai persoalan reklamasi lahan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan dan bagaimana wilayah tersebut dapat memiliki aktivitas ekonomi baru setelah pertambangan.” ujar Dicky.
Karena itu, penguatan keterampilan menjadi bagian penting. IKI-JET mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sektor ekonomi alternatif dan pembangunan ekosistem green jobs melalui pelatihan, pemetaan potensi dan pengembangan kesempatan kerja.
Memperkuat Kolaborasi dan Tindak Lanjut
Kegiatan di Muara Enim juga menjadi ruang bagi pemerintah daerah, akademisi, komunitas, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha dan media untuk memberikan tanggapan terhadap rekomendasi kebijakan.
IKI-JET menempatkan kolaborasi multipihak dan Forum Konsultasi Daerah sebagai bagian penting dalam membangun proses transformasi ekonomi yang partisipatif. Penguatan keterlibatan perempuan dan pemuda serta komunikasi dua arah juga menjadi bagian dari masukan kebijakan yang dihasilkan.
“Tidak ada satu pihak yang bisa menjalankan transformasi ekonomi sendirian. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, komunitas dan media memiliki peran masing-masing. Yang penting adalah bagaimana peran tersebut dapat dipertemukan dalam proses kolaborasi yang berkelanjutan.” kata Dicky.
Kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Muara Enim ini diharapkan menjadi bagian dari proses lanjutan untuk memperkuat perencanaan transformasi ekonomi daerah. Dokumen kebijakan hasil Dialog Kebijakan Nasional diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan keterampilan masyarakat dan tenaga kerja, penguatan kebijakan pascatambang, pengembangan ekonomi alternatif, serta identifikasi dukungan dan pembiayaan yang dibutuhkan.
“Yang paling penting setelah kegiatan ini adalah apa yang bisa kita lakukan bersama. Harapannya, diskusi hari ini menjadi bagian dari proses yang lebih panjang untuk memperkuat kolaborasi dan menyiapkan transformasi ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muara Enim.” tutup Dicky.
