Ia menilai pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan perlu segera menghadirkan solusi konkret, salah satunya dengan penambahan rombongan belajar (rombel) di SMA negeri.
“Kita minta Gubernur turun tangan langsung. Pendidikan adalah hak anak bangsa, jangan sampai ada yang terabaikan hanya karena persoalan kuota,” tegasnya.
Suparman juga memperingatkan, jika dibiarkan berlarut-larut, persoalan ini dapat menimbulkan keresahan orang tua siswa, memperlebar ketimpangan dalam dunia pendidikan, dan memicu aksi protes dari para aktivis di Sumatera Selatan.
Menurutnya, saatnya janji politik dalam membangun sektor pendidikan dibuktikan dengan tindakan nyata, agar tidak terkesan sebatas lip service. (*)
