Lahat, IN – Ketua Umum Gerakan Cintai Lahat (GCL), Mahendra Reza Wijaya, membantah informasi yang menyebut adanya aktivitas pertambangan oleh PT Putra Hulu Lematang di lahan IUP yang disebut telah dicabut izinnya di Kabupaten Lahat.
Mahendra mengatakan, setelah membaca pemberitaan tersebut, dirinya langsung melakukan konfirmasi kepada dinas terkait untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar.
“Setelah saya membaca berita itu, saya langsung melakukan konfirmasi kepada dinas terkait untuk memastikan apakah benar ada aktivitas pertambangan seperti yang diberitakan. Dari hasil konfirmasi, ternyata tidak ada aktivitas pertambangan sebagaimana yang dituduhkan,” ujar Mahendra saat diwawancarai usai berolahraga, Sabtu (5/9/2026).
Menurut Mahendra, informasi yang tidak didukung oleh fakta dan hasil verifikasi yang jelas berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Ia menilai pemberitaan semacam itu tidak seharusnya langsung dijadikan dasar untuk membangun kesimpulan, terlebih apabila informasi mengenai adanya aktivitas pertambangan tersebut belum dapat dibuktikan secara faktual.
“Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi kemudian berkembang menjadi opini liar. Ini bisa membuat gaduh dan merugikan pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan,” tegasnya.
Mahendra juga meminta semua pihak untuk mengedepankan data dan fakta dalam menyampaikan informasi kepada publik, khususnya terkait persoalan pertambangan di Kabupaten Lahat.
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap aktivitas pertambangan tetap penting, namun harus dilakukan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau memang ada pelanggaran, tentu harus disampaikan dengan data dan bukti yang jelas. Jangan hanya berdasarkan dugaan kemudian dibangun menjadi sebuah kesimpulan,” katanya.
Mahendra kemudian mengajak masyarakat Kabupaten Lahat agar tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum diketahui kebenarannya.
“Masyarakat jangan mudah terpancing. Mari kita sama-sama mempercayai informasi yang jelas sumbernya dan bisa diverifikasi kebenarannya. Jangan sampai berita yang belum terverifikasi justru membuat masyarakat gaduh,” pungkasnya.
