Prabumulih, investigasinusantara.com – Aksi unjuk rasa yang dilakukan warga yang berasal dari 4 kelurahan di Kota Prabumulih yang menuntut uang ganti rugi proyek Seismik 3D Crysant, mendapat perhatian serius dari Kapolres Prabumulih AKBP Siswandi SIK SH MH.
Perwira menengah (Pamen) jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) tersebut menuturkan, pihaknya bersama Walikota Prabumulih H Ridho Yahya komitmen untuk mengintervensi PT Pertamina selaku pihak yang memberikan pekerjaan kepada PT Beraue Geophysical Prospecting (BGP) yang melaksanakan proyek tersebut.
“Polres Prabumulih dan pak Walikota Prabumulih untuk kita mengintervensi Pertamina, Pertamina nanti mengintervensi pihak BGP,” ungkap Siswandi ketika diwawancarai usai pelaksanaan deklarasi damai pilkades serentak, di halaman Mapolres Prabumulih, Kamis, 04/11/2021.
Siswandi berharap, dengan adanya intervensi itu persoalan ganti rugi tersebut dapat terselesaikan. “Kemarin dari pihak BGP hanya pengacaranya saja yang datang dan ini tidak memenuhi harapan masyarakat dan pak walikota kecewa juga, karena sudah difasilitasi ternyata yang hadir cuma pengacara,” ujarnya.
“Saya sudah sampaikan kepada pak walikota, kita intervensi lagi pihak pertamina untuk segera mungkin menyelesaikan persoalan ini. Karena pihak pertamina sebagai yang utama (memberi pekerjaan) dan ini subkonnya (BGP) harus bertanggungjawab juga. Karena apa karena efeknya ke pertamina sendiri,” tuturnya.
Lebih lanjut Kapolres menuturkan, terkait masalah ganti rugi seismik Walikota Prabumulih telah menyurati Gubernur Sumsel agar melakukan evaluasi dan revisi terhadap peraturan gubernur (Pergub) Sumsel. “Mudah-mudahan dapat segera terealisasi sehingga permasalah ini dapat selesai,” harapnya.
Oleh karena itu, kapolres mengimbau kepada masyarakat untuk tetap bersabar. “Kami imbau warga 4 kelurahan yang terdampak seismik yakni Kelurahan Anak Petai, Patih Galung, Gunung Kemala dan Payuputat agar bersabar, kami akan terus di tengah masyarakat memperjuangkan,” katanya.
Untuk diketahui, tahun 2021 ini pihak Pertamina pusat melakukan upaya pencarian sumur baru. Terkait itu, dilakukan proyek Seismik 3D Chrysant yang pekerjaannya dilaksanakan PT BGP.
Sejumlah lahan warga yang terkena proyek seismik, diberikan uang kompensasi atau ganti rugi. Namun, hingga pekerjaan selesai banyak warga yang belum menerima uang ganti rugi tersebut. Selain itu, dalam pembayaran ganti rugi terdapat perbedaan antara penerima ganti rugi.
Akibatnya, warga melakukan aksi unjuk rasa menuntut hak mereka sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan sebelum proyek Seismik dilaksanakan. (Edi)
