PALEMBANG, IN – Aliansi Seniman Menggugat (ASM) menggelar aksi unjuk rasa terkait sejumlah hal yang ada di tubuh Dewan Kesenian Sumatera Selatan (DKSS) yang diketahui dalam waktu dekat ini juga hendak menggelar Musyawarah Daerah (Musda) pemilihan ketua baru periode 2023-2028.
Dikatakan Koordinator Aksi (Korak), Martha Astra, aksi mereka dilakukan karena ada sejumlah hal yang mesti diketahui oleh masyarakat terkait DKSS ini.
“Dari informasi pendaftaran calon ketua saja sudah simpang siur, seolah pembohongan publik. Belum lagi adanya dugaan kuat mall adminitrasi terhadap posisi jabatan di DKSS itu sendiri, terbukti pengakuan seorang bendahara DKSS berinisial Sjw mengaku jika dirinya sama sekali atau nyaris tidak pernah dilibatkan dalam setiap kegiatan DKSS selama menjabat tersebut,” tegasnya, Selasa (22/08/2023).
Martha juga menuturkan, jika akibat banyaknya dugaan hal negatif tersebut, sudah seharusnya DKSS ini dibekukan terlebih dahulu dan menghentikan proses Musda yang dilakukan oleh panitianya sendiri.
“Kami meminta dinas terkait dalam hal ini Disbudpar Sumsel untuk mengambil langkah tegas, stop Musda dan lakukan pembekuan terhadap DKSS,” ucap dia.
Tuntutan aksi unjuk rasa juga sambung Martha, terkait dugaan adanya politisasi dan money politik yang terjadi saat pemilihan ketua DKSS baru selama dua periode belakangan ini.
“Diduga kuat adanya politisasi dan money politik, dan hal ini harus kita hentikan potong mata rantainya, Dinas dan bahkan Pak Gubernur Sumsel mesti mengambil langkah tegas terkait dugaan tersebut, jangan hanya diam saja,” ungkap dia.
Ditambahkannya pula, bahwa masa kepengurusan DKSS saat ini telah berakhir tanggal 25 Juni 2023 lalu dan seharusnya Plt Ketua DKSS berdasarkan SK Gubernur, bukan SK Rapat Pleno.
“Oleh karena itu, ASM menolak adanga Plt Ketua DKSS tersebut,” tandasnya.
Berikut ini Pernyataan sikap untuk Gubernur Sumsel dari Aliansi Seniman Menggugat (ASM)
(***)
