LAHAT, IN – Persoalan alokasi pasokan batu bara yang belum mampu memenuhi kebutuhan pembangkit listrik menjadi perhatian serius. Kondisi ini dinilai ironis, mengingat Kabupaten Lahat dikenal memiliki potensi sumber daya batu bara yang besar.
Masalah tersebut dibahas dalam rapat mediasi di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kabupaten Lahat, yang dipimpin Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homisi, ST, MT, M.Si, didampingi para wakil ketua dan anggota DPRD lainnya, Nugraha Nurtyasanta – Community & Social Development Expert – pak Riza pranata PR & CA dept head – Pak Faiz Legal staf, BPI, Direktur Utama: Julismi, NGO GNPK- RI
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepastian pasokan batu bara untuk mendukung operasional pembangkit listrik, terutama ketika kebutuhan energi menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
Persoalan yang melibatkan PT BPI dan PT Bukit Asam (PTBA) ini diharapkan tidak hanya dilihat dari sisi harga, tetapi juga menyangkut kepastian pasokan serta kejelasan kewajiban masing-masing pihak. Jangan Sampai Daerah Penghasil Justru Mengalami Kesulitan Energi
Kabupaten Lahat sebagai salah satu daerah penghasil batu bara memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun, potensi tersebut perlu diiringi dengan pengelolaan dan koordinasi yang baik agar kebutuhan pasokan untuk mendukung operasional pembangkit listrik dapat terpenuhi.
Jika persoalan pasokan tidak segera menemukan titik terang, keberlangsungan operasional pembangkit berpotensi menghadapi kendala. Karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi antarpihak terkait untuk mencari solusi yang dapat menjamin ketersediaan pasokan energi.
Menanggapi persoalan tersebut, pihak PTBA melalui Nugraha Nurtyasanta, Community & Social Development Expert, menyampaikan bahwa permasalahan yang terjadi berkaitan dengan kekurangan pasokan.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dikoordinasikan dengan PT PLN. Meski demikian, masalah ini masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan langkah penyelesaian yang tepat.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pasokan batu bara tidak dapat dilepaskan dari koordinasi antar pihak yang terlibat dalam rantai penyediaan energi, termasuk pihak pembangkit dan penyedia listrik.
Mediasi DPRD Lahat Diharapkan Hasilkan Solusi Konkret
Mediasi yang difasilitasi DPRD Kabupaten Lahat diharapkan mampu mengurai persoalan antara PT BPI dan PTBA, sekaligus memperjelas akar permasalahan yang menyebabkan kebutuhan pasokan belum terpenuhi.
Penyelesaian yang diharapkan tidak hanya sebatas pembahasan harga, tetapi juga mencakup kepastian alokasi pasokan, mekanisme pemenuhan kebutuhan, serta kejelasan tanggung jawab masing-masing pihak.
Dengan adanya kesepahaman bersama, persoalan tersebut diharapkan segera menemukan jalan keluar sehingga operasional pembangkit dapat berjalan dengan baik dan ketersediaan pasokan listrik tetap terjaga.
Bagi Kabupaten Lahat, persoalan ini menjadi pengingat bahwa besarnya potensi sumber daya alam perlu diimbangi dengan tata kelola pasokan yang jelas, koordinasi yang efektif, serta komitmen seluruh pihak dalam mendukung ketahanan energi.
