Pemerintahan Presiden Lai Ching-te tahun lalu meluncurkan Empat Pilar Perdamaian yang mencakup peningkatan anggaran pertahanan dan ketahanan masyarakat. Taiwan tidak mencari konflik dengan Tiongkok, tetapi tetap mendorong Beijing untuk melanjutkan dialog berdasarkan kesetaraan.
Selain itu, Kementerian Luar Negeri Taiwan menerapkan strategi “Diplomasi Terpadu” dengan memadukan kekuatan diplomasi, pertahanan, teknologi dan ekonomi untuk memperluas peran internasional Taiwan serta berkontribusi pada dunia yang lebih stabil dan sejahtera.
Melalui rantai nilai demokrasi global, Taiwan memperkuat kemitraan dengan negara-negara demokrasi yang menghadapi risiko geopolitik yang tidak pasti untuk melawan pengaruh otoriter, memajukan hak asasi manusia, meningkatkan tata kelola digital, dan menegakkan tatanan internasional berbasis aturan.
Ketahanan Taiwan menghadapi ancaman otoriter membuktikan bahwa demokrasi dapat bertahan dan berkembang dalam tekanan.
Sebagai kekuatan ekonomi yang berkembang pesat, Taiwan memimpin dalam produksi semikonduktor dan teknologi canggih. Kekuatan ekonominya mendorong inovasi dan pertumbuhan di sektor Artificial Intelligence (AI), digitalisasi, dan kesehatan.
Dalam upaya memperkuat posisi ini, Taiwan meluncurkan strategi diplomasi ekonomi yang berfokus pada “rantai pasok non-merah’ (non-red supply chains) guna melindungi industri strategis dari intervensi otoriter.
